Pemimpin Redaksi Mada Masr Lina Attalah Ditahan Usai Putusan Penutupan Media

Pemimpin Redaksi Mada Masr Lina Attalah Ditahan Usai Putusan Penutupan Media

Internasional

Lina Attalah, pemimpin redaksi Mada Masr, ditahan setelah pengadilan Mesir memvonisnya mengelola situs tanpa izin dan memerintahkan penutupan medianya.

Lina Attalah, pemimpin redaksi media independen Mesir Mada Masr, ditahan setelah Pengadilan Pelanggaran Ringan Kairo Baru memvonisnya mengelola situs web tanpa izin dan memerintahkan penutupan media tersebut. Informasi itu disampaikan para pengacara Attalah.

Attalah akan tetap ditahan sampai ia melunasi denda 3 juta pound Mesir (53.500 dolar Amerika Serikat; 40.100 pound Inggris) yang dijatuhkan dalam perkara yang sama. Denda tersebut merupakan hukuman maksimal untuk tuduhan itu, yang sejak awal ia tolak.

Amnesty International menilai putusan tersebut sebagai "pukulan telak bagi kebebasan pers".

Putusan itu keluar hanya beberapa pekan setelah enam jurnalis platform pemeriksa fakta independen Matsda2sh didakwa karena dianggap sebagai anggota Muslim Brotherhood, kelompok yang dilarang di Mesir.

Mesir termasuk negara yang paling banyak memenjarakan jurnalis di dunia. Menurut Committee to Protect Journalists (CPJ), saat ini ada 25 jurnalis yang berada di balik jeruji besi di negara itu.

Presiden Abdul Fattah al-Sisi memimpin apa yang oleh kelompok hak asasi manusia disebut sebagai penindasan terhadap perbedaan pendapat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejak ia memimpin penggulingan pendahulunya, pemimpin Muslim Brotherhood Mohammed Morsi, pada 2013. Puluhan ribu orang telah ditahan, terutama pejabat dan pendukung Brotherhood, tetapi juga aktivis sekuler dan liberal terkemuka, pekerja media, serta akademisi.

CPJ menyatakan Mada Masr, yang didirikan pada 2013, merupakan sumber penting pemberitaan kritis di Mesir dan telah lama menghadapi tekanan otoritas terkait kerja jurnalistiknya. Media itu berulang kali mengajukan izin operasional kepada Dewan Pengatur Media Tertinggi (SMRC) sejak undang-undang media baru disahkan pada 2018, tetapi permohonannya ditolak atau tidak dijawab.

Amnesty International menyebut Attalah juga menghadapi "pelecehan dan intimidasi bertahun-tahun", termasuk enam penyelidikan pidana atas pemberitaan Mada Masr.

Pekan lalu, jaksa memanggil Attalah untuk diperiksa atas tuduhan menerbitkan "berita palsu" dan mengoperasikan situs web tanpa izin. Pengacara Mada Masr mengatakan penyelidikan itu mencakup laporan terbaru situs tersebut tentang gelombang protes di sejumlah penjara di seluruh negeri, serta surat dari SMRC mengenai status hukum media itu.

Attalah sempat dibebaskan dengan jaminan dan kemudian dirujuk ke persidangan di Pengadilan Pelanggaran Ringan Kairo Baru atas tuduhan mengoperasikan situs web tanpa izin.

Jalannya sidang

Dalam sidang pada Selasa, Hakim Mohammed Mubarak memerintahkan ruang sidang dikosongkan dari semua orang kecuali Attalah, tim pembela yang beranggotakan delapan orang, dan Hossam Bahgat, kepala Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), sebuah kelompok hak asasi manusia independen.

Bahgat menuturkan kepada kantor berita AFP bahwa petugas keamanan kemudian masuk sebelum hakim mengumumkan penolakan atas sejumlah permohonan prosedural dari pihak pembela dan menunjuk pengacara sendiri untuk Attalah.

"Dalam langkah yang mengejutkan semua yang hadir, hakim mencatat dalam berita acara resmi pengadilan bahwa pengadilan telah menunjuk seorang pengacara dari Perhimpunan Pengacara untuk mewakili pihak pembela," kata Bahgat.
"Lina sendiri angkat bicara untuk menolak pengacara ini ditunjuk mewakilinya, tetapi hakim menolak mencatatnya dalam berita acara pengadilan," ujarnya.
"Yang lebih mengejutkan lagi, hakim kemudian mendiktekan permohonan atas nama pengacara tersebut, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan memasukkannya ke dalam catatan resmi," kata Bahgat.

Hakim kemudian mengumumkan denda bagi Attalah dan memerintahkan penutupan Mada Masr "di tengah teriakan dan protes pihak pembela", sebelum Attalah ditahan.

Kecaman organisasi internasional

Amnesty International memperingatkan bahwa putusan pengadilan itu menandai "hari yang gelap bagi jurnalisme independen" di Mesir dan menuntut agar putusan tersebut dibatalkan.

"Putusan sewenang-wenang ini adalah puncak dari pelecehan dan proses hukum tidak adil selama bertahun-tahun yang dirancang untuk membungkam salah satu suara media independen terakhir yang tersisa di negara itu," kata Direktur Senior Amnesty International untuk Dampak Regional, Yasmine Ahmed.
"Lina Attalah seharusnya tidak pernah dituntut karena menjalankan haknya atas kebebasan berekspresi dan menjalankan tugas jurnalistiknya," ujarnya.

Direktur Regional CPJ Sara Qudah mengatakan, "Jika Mesir dapat menahan salah satu pemimpin redaksi yang paling dihormati dan menutup ruang redaksinya, tidak ada jurnalis independen di negara itu yang aman. Attalah harus segera dibebaskan, dan Mada Masr harus diizinkan terus meliput."

Sumber: BBC Middle East

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy