Warga Israel Menentukan Nasib Netanyahu dalam Pemilu Keenam dalam Delapan Tahun

Warga Israel akan menyalurkan suara pada Selasa dalam pemilihan umum keenam dalam delapan tahun. Pemungutan suara itu praktis menjadi penilaian atas kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah serangan mendadak di Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Serangan tersebut menewaskan 1.200 orang dan menyisakan 251 sandera. Netanyahu adalah satu-satunya pejabat keamanan Israel yang tetap memegang kekuasaan setelah serangan itu. Peristiwa tersebut juga memicu perang di Gaza, perang melawan Hizbullah di Lebanon, serta gelombang protes anti-Israel dan meningkatnya antisemitisme di berbagai belahan dunia.

Pertanyaan yang menjadi inti kontestasi: apakah Netanyahu layak dihukum karena serangan teror 7 Oktober 2023, atau justru dialah orang yang paling mampu melindungi negara Yahudi selama perang di berbagai front.

Netanyahu dan Eisenkot

Netanyahu dan mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (FDI) Gadi Eisenkot menjadi dua kandidat utama untuk memimpin pemerintahan Israel.

Netanyahu menjabat perdana menteri pada 2009 hingga 2021 dan kembali ke posisi itu pada 2022. Ia mencitrakan diri sebagai satu-satunya tokoh yang mampu memimpin Israel dalam perang yang sedang berlangsung sekaligus menjaga hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Blok Likud-nya beraliansi dengan lima partai religius konservatif dan nasionalis lainnya.

Eisenkot memimpin FDI pada 2015 hingga 2019 dan kini menakhodai partai sentris Yashar!. Partai itu beraliansi dengan koalisi Juntos yang dipimpin Bennett dan Yair Lapid, Partai Yisrael Beiteinu milik Avigdor Liberman, serta Partai Demokrat pimpinan Yair Golan.

Menurut Dahlia Scheindlin, pollster dan konsultan politik surat kabar Haaretz, salah satu perbedaan kunci adalah sikap Eisenkot yang menolak ketergantungan Israel pada Amerika Serikat. Eisenkot menyatakan hanya orang Israel sendiri yang dapat saling melindungi.

Posisi Eisenkot soal Amerika Serikat membuat sebagian pemilih khawatir, termasuk Wali Kota Sderot Alon Davidi. Ia menyebut dua tahun ke depan sangat vital bagi kelangsungan hidup Israel.

"Kita punya sisa dua tahun pemerintahan Trump. Kita tidak akan menemukan orang seperti Trump yang mendukung Israel, dan kita harus memanfaatkannya," kata Davidi. "Orang yang punya pengalaman di seluruh dunia adalah Netanyahu."

Shachar Zafran, 25 tahun, yang selamat dari serangan Hamas terhadap kibbutz Ein HaShlosha, mengatakan bahwa ia memilih Netanyahu pada pemilu terakhir tetapi kini berniat mendukung mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, pemimpin salah satu partai oposisi utama.

"Secara pribadi, meski terdengar agak aneh, saya pikir Bibi adalah pemimpin yang sangat baik," kata Zafran. "Jelas, ia punya masa buruk dengan 7 Oktober. Kita tidak bisa mengabaikannya. Tetapi saya pikir kita perlu perubahan, terutama karena mayoritas orang Israel tidak percaya kepadanya, dan itu memecah Israel."

Survei-survei utama Israel menunjukkan koalisi Netanyahu tertinggal dengan sekitar 50 dari 120 kursi Knesset. Partai-partai oposisi diperkirakan meraih sekitar 54 kursi. Jika tidak ada kelompok yang mendapatkan mayoritas 61 kursi, partai-partai kecil akan menjadi penentu, termasuk Daftar Bersama Israel dan Ra'am, keduanya partai Arab-Israel.

Sistem parlementer dan ambang kursi

Israel menganut sistem parlementer. Warga memilih anggota partai yang akan menempati kursi Knesset, parlemen berisi 120 kursi, sehingga sebuah koalisi harus menguasai mayoritas untuk memilih perdana menteri.

Menurut Jeremy Sultan, analis politik Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, setidaknya 38 partai ikut bertarung tahun ini, tetapi kemungkinan hanya sekitar seperempatnya yang meraih dukungan cukup untuk bersuara. Sebuah partai butuh minimal 3,25 persen suara nasional untuk masuk Knesset, setara empat kursi.

Warga Israel memilih partai di tingkat nasional, bukan kursi lokal seperti dalam pemilu parlemen Inggris, dan kursi dialokasikan berdasarkan persentase suara nasional. Karena itu, Partai Likud dan Yashar! harus membentuk aliansi dengan partai lain untuk mencapai ambang 61 kursi. Selain itu, pemilih harus berada di Israel; kecuali beberapa pengecualian, warga Israel di luar negeri mesti pulang untuk memberikan suara.

Komisi investigasi dan wajib militer

Salah satu isu paling disorot adalah pembentukan komisi investigasi atas peristiwa 7 Oktober untuk menyoroti kegagalan pemerintah mengantisipasi serangan paling mematikan terhadap Israel dalam 50 tahun. Pemerintahan Netanyahu menghadapi reaksi keras karena pembubaran komisi, dan sang perdana menteri menjadi satu-satunya pejabat tinggi pemerintah saat itu yang belum mengundurkan diri atau meninggalkan jabatan publik sejak serangan.

"Fakta bahwa tidak ada investigasi atas apa yang terjadi pada 7 Oktober adalah masalah besar bagi banyak dari kita, baik sayap kiri maupun kanan," kata Zohar Ben Ari, 49 tahun, perawat yang bekerja di Pusat Medis Soroka pada 7 Oktober.

Pendukung Netanyahu berargumen capaian militernya sejak 7 Oktober layak diperhitungkan seperti halnya kegagalan sebelum serangan. Brigadir Jenderal Purnawirawan Danny Van Buren menilai perdana menteri tampil baik dalam konflik regional yang membentang dari Gaza hingga Lebanon, Suriah, dan Iran.

"Ini seperti permainan catur, dan secara umum saya pikir kita melakukannya dengan baik," kata Van Buren. "Tidak semua orang berpikir pemerintah korup. Tentu mereka membuat kesalahan. Mungkin kesalahan ini akan berharga mahal dalam pemilu berikutnya."

Wajib militer juga menjadi isu penting karena para reservis Israel lelah dengan perang yang berlangsung, sementara pria ultraortodoks terus menghindari perekrutan dengan memperoleh pengecualian untuk menekuni studi agama penuh waktu. Netanyahu melindungi komunitas ultraortodoks untuk menenangkan anggota koalisinya dan mempertahankan kendali atas Knesset. Belum jelas apakah oposisi akan melanjutkan perjuangan agar rancangan undang-undang itu disahkan.

Reformasi peradilan juga berada di garis depan pikiran pemilih Israel pekan depan. Dorongan Netanyahu untuk membatasi kekuasaan Mahkamah Agung dikritik sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Hasil dan pembentukan koalisi

Stasiun televisi Israel diperkirakan mempublikasikan hasil jajak pendapat di pintu keluar tempat pemungutan suara sebelum pukul 3 sore waktu AS bagian timur. Namun gambaran lebih akurat tentang pemenang baru kemungkinan tersedia setelah itu, karena hasil awal diperkirakan muncul keesokan harinya dan hasil resmi baru diumumkan pada 4 November.

Partai pemenang bisa membutuhkan tiga pekan hingga sebulan untuk membentuk koalisi.

Eisenkot diperkirakan punya peluang lebih realistis membentuk pemerintahan karena blok oposisi bersatunya bisa meraih 65 hingga 70 kursi. Namun menurut Scheindlin, partai-partai bisa terlalu terpecah dalam isu-isu kunci sehingga sulit bergabung.

Presiden Israel Isaac Herzog akan memilih pemimpin partai yang menurut penilaiannya memperoleh mayoritas suara di Knesset. Herzog memiliki tiga kesempatan untuk memilih kandidat yang layak. Jika mayoritas Knesset tidak bersatu di sekitar satu kandidat, pemilu baru akan digelar.

Yael Sherby-Hurwitz, 39 tahun, warga Be'er Sheva, termasuk pemilih yang belum menentukan pilihan. Ia berharap pemerintahan baru dapat menyatukan negara di tengah periode sejarah yang bergolak.

"Saya harap orang lain bisa datang, mengumpulkan kepingan-kepingan, menyatukan kita dan menyatukan bangsa Yahudi," katanya.

Sumber: Vanguardia