Senat Nigeria Perketat Aturan Sewa Rumah, Pemilik Wajib Verifikasi NIN Penyewa

Senat Nigeria mendesak penerapan peraturan sewa properti yang lebih ketat, termasuk kewajiban bagi pemilik rumah untuk memverifikasi identitas calon penyewa melalui Nomor Identifikasi Nasional (NIN). Langkah itu menjadi bagian dari upaya menanggulangi penculikan, perdagangan manusia, dan tindak kriminal lainnya.

Dalam resolusi yang dihasilkan, para anggota parlemen juga meminta aparat keamanan terkait menyelidiki agen perjalanan yang diduga terlibat dalam perdagangan dan eksploitasi warga Nigeria di luar negeri. Sorotan diarahkan pada agen yang diduga memakai skema perekrutan menyesatkan untuk menjebak korban ke situasi berbahaya.

Senat mengarahkan Badan Nasional Pencegahan Perdagangan Orang (NAPTIP), Kepolisian Nigeria, Layanan Imigrasi Nigeria, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Finansial (EFCC), Kementerian Luar Negeri, serta lembaga terkait lain untuk menyelidiki dugaan jaringan perdagangan orang, transaksi keuangan, dan pengaturan perjalanan yang berkaitan dengan kejahatan tersebut.

Para wakil rakyat juga mengusulkan pembentukan undang-undang untuk mengatur apartemen sewa jangka pendek atau short-let. Menurut mereka, pengaturan sewa yang pengawasannya lemah berpotensi menjadi tempat persembunyian pelaku kejahatan dan memungkinkan mereka menghindari pemeriksaan keamanan.

Berawal dari laporan soal Libya

Resolusi tersebut diambil setelah Senat mempertimbangkan laporan tentang langkah-langkah melindungi warga Nigeria dari perdagangan manusia, perbudakan, dan pelanggaran hak asasi manusia di Libya.

Desakan itu dipandang sebagai bagian dari upaya parlemen menutup celah yang dapat dimanfaatkan jaringan kriminal. Dengan pencatatan penyewa yang tertib, penyewa dapat diidentifikasi dan dilacak ketika diperlukan.

Akpabio: pemilik rumah harus tahu siapa penyewanya

Presiden Senat Godswill Akpabio menegaskan pentingnya pemilik properti mengetahui identitas orang yang menyewa rumah mereka. Ia memperingatkan bahwa menyewakan rumah kepada individu yang tidak teridentifikasi dapat membuat pemilik properti terpapar kegiatan kriminal tanpa mereka sadari.

Akpabio pun mendorong pemerintah meninjau kembali undang-undang sewa yang berlaku agar penyewa dapat diidentifikasi dan dilacak dengan baik saat diperlukan.

Dukungan Aminu Tambuwal

Mantan Gubernur Negara Bagian Sokoto, Aminu Tambuwal, turut mendukung langkah tersebut. Ia mengungkapkan pernah menggagas aturan serupa ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebuah negara bagian.

Tambuwal menyerukan pendaftaran penyewa yang tertib, pengendalian harga sewa, pemeriksaan keamanan, serta verifikasi kepemilikan properti.

Dorong pendanaan NAPTIP dan program reintegrasi

Di luar reformasi sewa, Senat mendesak penegakan hukum antipederdagangan orang yang lebih kuat serta penambahan anggaran untuk NAPTIP agar kemampuannya memerangi perdagangan manusia dan melindungi warga Nigeria yang rentan semakin meningkat.

Para anggota parlemen juga mengusulkan pembentukan Program Nasional Reintegrasi dan Perlindungan untuk mendukung korban perdagangan orang yang kembali serta membantu warga Nigeria yang rentan membangun kembali kehidupan mereka.

Rangkaian langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat keamanan, meningkatkan akuntabilitas di sektor penyewaan properti, dan mencegah jaringan kriminal memanfaatkan celah dalam hukum Nigeria yang berlaku.

Sumber: Information Nigeria