Atiku Abubakar Sebut Tunjangan Transportasi N70,000 Tak Atasi Kesulitan Warga Nigeria

Mantan Wakil Presiden Nigeria yang juga kandidat presiden dari African Democratic Congress (ADC), Atiku Abubakar, mengkritik rencana pemerintah federal memberikan tunjangan transportasi sebesar N70,000 per bulan kepada pekerja sektor publik. Menurutnya, kebijakan itu tidak memadai untuk menjawab krisis biaya hidup yang semakin dalam di Nigeria.

Kritik tersebut disampaikan dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu oleh Direktur Komunikasi Strategis Dewan Kampanye Presiden ADC, Phrank Shaibu. Atiku menilai kesulitan ekonomi yang dihadapi warga Nigeria jauh melampaui persoalan biaya transportasi dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, tunjangan yang dijadwalkan mulai berlaku pada November itu hanya merupakan intervensi jangka pendek yang gagal menyentuh akar penyebab naiknya biaya hidup.

"Krisis biaya hidup melampaui transportasi. Energi, pangan, sewa, dan kebutuhan pokok lain memengaruhi setiap bagian kehidupan sehari-hari," kata Atiku.

Ia menyebut rumah tangga dan pelaku usaha terus bergulat dengan beban pengeluaran yang meningkat. Atiku secara khusus menyoroti pengusaha skala kecil seperti tukang cukur, pengelola restoran, dan pemilik toko yang kesulitan menanggung kenaikan biaya bahan bakar dan energi.

Persoalan pembatasan penerima tunjangan

Mantan wakil presiden itu juga mempertanyakan keputusan membatasi tunjangan hanya untuk pekerja layanan publik. Menurut dia, jutaan warga Nigeria yang bekerja di sektor swasta, ekonomi informal, dan mereka yang menganggur menghadapi tantangan ekonomi yang sama.

"Angkatan kerja publik hanya sebagian kecil dari populasi Nigeria. Tunjangan sementara untuk sebagian orang tidak dapat menyelesaikan krisis nasional," ujarnya.

Atiku mendesak pemerintah merinci pelaksanaan upah minimum baru, termasuk jadwal pembayaran, kriteria kelayakan penerima tunjangan transportasi, dan status perundingan upah yang sedang berlangsung.

Ia menilai paket bantuan berdurasi enam bulan itu hanya memberi manfaat terbatas dengan harga bahan bakar yang berlaku saat ini. Menurut klaimnya, nilai tunjangan tersebut hanya cukup untuk membeli sekitar 50 liter bensin.

Dalam pernyataannya, Atiku menilai rencana tunjangan itu tidak menjawab persoalan mendasar soal bagaimana pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok, termasuk energi dan pangan, yang menjadi penyumbang utama tekanan biaya hidup. Ia menambahkan, pembatasan tunjangan pada pekerja sektor publik menimbulkan ketimpangan perlakuan karena beban kenaikan harga dirasakan hampir seluruh rumah tangga.

Kritik atas kebijakan sebelumnya

Kandidat ADC itu menuduh pemerintahan saat ini mengandalkan bantuan sementara untuk mengelola dampak kebijakan ekonominya, alih-alih menangani faktor penyebab inflasi dan kenaikan biaya hidup.

"Apa yang disaksikan warga Nigeria adalah pemerintah yang membakar rumah dengan kebijakan sembrononya, lalu berpura-pura memadamkan api dengan melemparkan bongkahan es ke dalam kobaran," kata Atiku.

Ia juga mengkritik sejumlah intervensi pemerintah sebelumnya, termasuk program diskon bahan bakar, inisiatif biaya hidup 90 hari, dan program compressed natural gas (CNG). Menurut Atiku, program-program tersebut gagal meringankan beban warga secara signifikan.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan subsidi yang dikelola secara transparan untuk bahan bakar yang dimurnikan di dalam negeri Nigeria. Atiku bersikeras kebijakan semacam itu dapat menurunkan harga eceran sekaligus menghindari korupsi dan inefisiensi yang melekat pada skema subsidi sebelumnya.

Ia menegaskan negara membutuhkan reformasi ekonomi jangka panjang yang mampu menurunkan biaya hidup, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta menciptakan peluang berkelanjutan bagi pekerja dan pelaku usaha.

"Warga Nigeria membutuhkan kelegaan yang bertahan lama, upah yang layak, dan ekonomi yang memberi imbalan atas kerja jujur," ucap Atiku.

Sumber: NigerianEye