Le Pen Buka Kampanye Pilpres Prancis di Tengah Gelombang Protes dan Kerusuhan

Le Pen Buka Kampanye Pilpres Prancis di Tengah Gelombang Protes dan Kerusuhan

Internasional

Le Pen memulai kampanye pilpres Prancis di Orleans dengan pidato kepada 10.000 pendukung, sehari setelah protes biaya hidup berujung kerusuhan.

Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan National Rally (RN) Prancis, dijadwalkan berpidato di hadapan sekitar 10.000 pendukung di Kota Orleans pada Minggu untuk membuka kampanye presidennya. Pidato itu menjadi pidato kampanye pertamanya dan digelar sehari setelah aksi unjuk rasa menentang kenaikan biaya hidup di seluruh negeri kembali berujung kerusuhan.

Le Pen, yang menurut sejumlah survei menjadi kandidat terdepan, dinilai meraup keuntungan elektoral dari gejolak yang berlangsung selama berminggu-minggu di Prancis. Ia adalah kandidat sayap kanan dalam pemilihan nasional berikutnya untuk menggantikan Presiden Emmanuel Macron dalam enam bulan mendatang.

Bentrokan dan Penangkapan Massal

Lebih dari 400.000 orang berbaris di kota-kota besar Prancis pada Sabtu untuk memprotes kenaikan biaya hidup. Bentrokan pecah setelah sekelompok pengunjuk rasa bertopeng memisahkan diri dari demonstrasi.

Polisi melakukan lebih dari 1.300 penangkapan. Menteri Dalam Negeri Laurent Nu├▒ez menyalahkan sebagian besar kekerasan pada ekstremis "kiri jauh".

Aksi serupa di seluruh negeri sepekan sebelumnya juga berakhir ricuh, menyusul empat pekan demonstrasi mahasiswa terkait buruknya kondisi sekolah di Prancis.

Serikat pekerja dan pengunjuk rasa Rompi Kuning telah bersumpah melanjutkan aksi jalanan mereka dalam pekan-pekan mendatang, menandai periode yang memanas menjelang pemilihan.

Penyaringan Lalu Lintas dan Aksi Tandingan

Polisi pada Minggu menyaring lalu lintas yang masuk ke Orleans, setelah ribuan pengunjuk rasa tandingan yang menentang Le Pen dan RN yang anti-imigrasi serta nasionalis berbaris di kota itu pada Sabtu sambil meneriakkan slogan anti-fasis. Polisi menyebut jumlah mereka 13.000 orang, sementara penyelenggara memperkirakan jumlahnya dua kali lipat dari angka itu.

Seorang pengunjuk rasa pada Sabtu, Antonine Rochet, guru yoga berusia 35 tahun, mengatakan, "Salah satu risiko berkuasanya National Rally, di luar penerapan kebijakan mereka, adalah suasana yang bisa tercipta."

"Jika sayap kanan berkuasa, kami khawatir keadaan akan jauh lebih buruk," tambahnya.

Rally anti-fasis lainnya dijadwalkan pada Minggu di pinggiran selatan Orleans.

Kemarahan pada Macron

Le Pen, yang akan berbicara di hadapan 10.000 anggota partai National Rally di Kota Orleans, menuduh pemerintahan sentris Macron bersikap lunak terhadap pengunjuk rasa yang berbuat kekerasan dan kurang berwibawa. RN berupaya memperkuat citranya sebagai partai yang tegas soal keamanan dengan membela polisi selama kerusuhan.

Pemilih Prancis, yang marah atas sikap Macron yang dianggap lepas dari persoalan warga selama dua masa jabatannya dan perintahnya baru-baru ini untuk menekan aksi protes, mulai beralih ke politik yang lebih ekstrem, menurut hasil jajak pendapat.

Survei Ipsos yang diterbitkan Sabtu menunjukkan Le Pen akan meraih 32-34 persen suara pada putaran pertama. Survei itu juga menemukan kemarahan yang luas atas kerusuhan, dengan mayoritas responden menilai pemerintah bertanggung jawab atas krisis tersebut.

Janji Kampanye dan Ruang Fiskal yang Sempit

Jika memenangi pemilihan presiden dua tahap pada April dan Mei, Le Pen berjanji menekan biaya hidup melalui pembatasan tagihan energi rumah tangga, pemotongan pajak, dan pengurangan kontribusi Prancis ke Uni Eropa. Ia juga kritis terhadap NATO dan terhadap dukungan Prancis bagi Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia.

Siapa pun yang memenangi kursi presiden akan menghadapi ruang terbatas untuk belanja tambahan, karena utang dan defisit anggaran Prancis sudah melampaui batas Uni Eropa dan pemerintahan Macron kesulitan meloloskan anggaran pemangkasan belanja.

Memasuki bulan-bulan terakhir masa jabatannya, Macron menghadapi tekanan untuk memulihkan ketertiban sekaligus menjaga dialog dengan serikat pekerja dan kelompok mahasiswa.

Pengunjuk rasa dan kelompok hak asasi menuduh pemerintah membatasi hak untuk berdemonstrasi, sementara serikat pekerja dan aktivis Rompi Kuning merencanakan aksi lanjutan dalam pekan-pekan mendatang.

Gerakan Rompi Kuning, yang menantang Macron delapan tahun lalu melalui aksi jalanan, menyerukan hari protes lagi pada Sabtu depan. Serikat CGT yang berpengaruh dalam demonstrasi dan menjadi salah satu penyelenggara resmi mendesak kampanye mogok kerja mulai 5 November.

Sumber: France 24

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy