Jio Platforms Melantai di Bursa, Sinyal Era Tarif Data Murah Berakhir
EkonomiIPO Jio Platforms senilai 3,2 miliar dolar AS, terbesar di India, diminati investor dan berpotensi mengakhiri era tarif data murah.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membenahi praktik perdagangan saham gorengan. Menurut dia, persoalan tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah pasar modal Indonesia di tengah sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Dino menilai Indonesia tidak bisa berharap memperoleh penilaian yang lebih baik dari MSCI selama praktik perdagangan saham yang menyimpang masih berlangsung. Karena itu, ia mendorong pembenahan dimulai dari evaluasi internal yang jujur terhadap berbagai persoalan yang memengaruhi transparansi dan kredibilitas perdagangan saham.
"Dalam dunia saham kita, salah satu masalahnya adalah bagaimana menangani transaksi saham gorengan yang syarat dengan kepentingan politik atau intervensi terselubung dari pihak tertentu, dan ini tentunya adalah PR besar buat OJK yang juga dilematis," ujar Dino dalam video singkat di laman Instagram pribadinya, Sabtu (24/10/2026).
Dino, yang menjabat sebagai Wamenlu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa perbaikan pasar modal tidak cukup dilakukan dengan menanggapi penilaian lembaga penyedia indeks global. Menurutnya, regulator perlu mengevaluasi persoalan mendasar yang berpotensi memengaruhi kualitas perdagangan saham di Indonesia.
Ia juga memandang berbagai catatan MSCI mengenai distorsi perdagangan saham perlu diperiksa lebih dulu untuk memastikan apakah persoalan itu memiliki dasar. Hasil pemeriksaan tersebut, katanya, dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dan regulator dalam menentukan aspek yang harus diperbaiki.
"Tidak bisa kita mengharapkan skor di MSCI naik sementara praktik yang menyimpang terus berjalan," tegasnya.
Bagi Dino, respons atas penilaian MSCI seharusnya diarahkan pada pembenahan sistem pasar modal dari dalam. Ia mengingatkan Indonesia agar tidak terjebak dalam konfrontasi atau tuduhan konspirasi saat menghadapi evaluasi lembaga penyedia indeks tersebut.
"Kita sekarang berada dalam lubang dan kita harus fokus untuk keluar dari lubang, bukan menggali lubang lebih dalam," tutur Dino.
Arus modal asing keluar
Di tengah sorotan terhadap pasar modal Indonesia, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar atau outflow tidak hanya terjadi pada instrumen saham. Dampaknya juga dirasakan Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Hutapea mengatakan pihaknya mengamati tren aliran modal keluar di pasar keuangan Indonesia setelah pengumuman MSCI pada Jumat pekan sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan dalam taklimat media yang digelar pada Jumat (23/10/2026).
"Outflow tidak hanya terjadi di pasar saham, tetapi SBN juga outflow, SRBI juga outflow," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, dikutip Sabtu (24/10/2026).
Menurut Erwin, tekanan aliran modal keluar tidak terbatas pada instrumen saham. Pergerakan modal asing yang diamati BI mencakup pula instrumen keuangan pemerintah dan sekuritas rupiah yang diterbitkan bank sentral.
BI, lanjutnya, telah merespons kondisi itu melalui sejumlah bauran kebijakan. Langkah tersebut ditujukan agar likuiditas rupiah di dalam negeri tetap memadai sekaligus mendukung kelancaran transaksi.
Konsultasi MSCI
Perkembangan ini berlangsung setelah MSCI meluncurkan konsultasi yang berkaitan dengan status pasar saham Indonesia. Dalam konteks itu, usulan MSCI mengenai penurunan status pasar saham dari Emerging Market menjadi Standalone Market turut menjadi perhatian pelaku pasar.
Salah satu indikator yang mengalami perubahan adalah tingkat imbal hasil atau yield SBN pemerintah dengan tenor 10 tahun. Imbal hasil surat berharga itu telah merangkak naik selama beberapa hari terakhir setelah usulan MSCI tersebut.
Kenaikan imbal hasil SBN dan aliran modal asing keluar merupakan bagian dari perkembangan pasar keuangan yang diamati BI. Di sisi lain, desakan Dino Patti Djalal kepada OJK menekankan perlunya evaluasi atas praktik perdagangan saham demi memperkuat transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia.
Sumber: Harian Jogja
