Call of Duty Modern Warfare 4 bayangkan invasi Korea Utara, mungkinkah terjadi?

Call of Duty Modern Warfare 4 bayangkan invasi Korea Utara, mungkinkah terjadi?

Internasional

Game terbaru Call of Duty menggambarkan Korea Utara menyerang Korea Selatan. Para ahli menilai peluang invasi skala penuh kecil, tetapi dampaknya disebut bisa sangat serius.

Seri terbaru video game Call of Duty, Modern Warfare 4, dibuka dengan tayangan sejumlah anak muda yang menjalani wajib militer Korea Selatan tengah menjalankan patroli rutin. Beberapa saat kemudian, serangan rudal Korea Utara menghantam wilayah Korea Selatan dan memulai peperangan di Semenanjung Korea.

Trailer game tersebut ditonton 22 juta kali ketika diluncurkan pada Mei. Hingga 22 Oktober 2026, cuplikan itu sudah disaksikan 61 juta kali. Game yang dirilis pada 23 Oktober itu pun memicu perdebatan. Sebagian kalangan menuduh Modern Warfare 4 menjadikan konflik yang belum terselesaikan sebagai hiburan, sementara kalangan lain menyambut baik bahwa konflik itu diceritakan dari sudut pandang tentara Korea Selatan.

Namun, bisakah Korea Utara benar-benar melancarkan invasi ke Korea Selatan seperti yang digambarkan dalam game tersebut?

Pernah terjadi pada 1950

Hal itu pernah terjadi sebelumnya. Lima tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan Korea terpecah, Korea Utara menginvasi Korea Selatan pada 25 Juni 1950 dan memicu Perang Korea.

Perang tersebut lebih dari sekadar konflik regional, melainkan pertarungan antara kekuatan-kekuatan besar Perang Dingin. Korea Utara merupakan bagian dari Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet, sementara Korea Selatan bersekutu dengan Amerika Serikat dan Blok Barat.

Pasukan Korea Utara bergerak maju dengan cepat dan merebut Seoul hanya dalam waktu tiga hari. Dalam hitungan pekan, mereka memukul mundur pasukan Korea Selatan dan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pimpinan Amerika Serikat ke lini pertahanan di sekitar kota pelabuhan Busan.

Konflik kemudian berbalik menguntungkan Korea Selatan pada September 1950 ketika Jenderal Amerika Serikat, Douglas MacArthur, memimpin pendaratan mendadak di Incheon. China ikut terlibat dalam perang sebulan setelahnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, kedua kubu bertempur tanpa ada pihak yang kalah dan menang, hingga gencatan senjata disepakati pada 27 Juli 1953.

Gencatan senjata itu menghentikan pertempuran, tetapi bukan perjanjian damai. Meski ditandatangani Korea Utara, China, dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa pimpinan Amerika Serikat, Korea Selatan menolak menandatanganinya. Gencatan senjata tersebut menetapkan garis penghentian pertempuran yang dekat dengan posisi garis depan saat itu sehingga menciptakan zona demiliterisasi (DMZ) selebar 4 km. Hingga kini wilayah itu tetap menjadi salah satu perbatasan paling dijaga ketat di dunia.

Lebih dari 70 tahun kemudian, kedua Korea secara teknis masih berada dalam keadaan perang. Meski telah terjadi berbagai bentrokan di darat maupun laut, kedua negara menghindari perang terbuka. Sedikitnya tiga juta orang tewas dalam Perang Korea, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan pada era modern.

Perubahan sikap Pyongyang

Selama beberapa dekade setelah berakhirnya Perang Korea, Korea Utara secara berkala menyatakan ingin mewujudkan penyatuan kembali Semenanjung Korea secara damai, meski dengan syarat mereka sendiri.

Namun posisi Pyongyang berubah pada Januari 2024. Ketika itu, Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, mengatakan kepada parlemen negaranya bahwa Korea Utara tidak menginginkan lagi penyatuan dengan Korea Selatan. Konstitusi kemudian diubah untuk menyebut Korea Selatan sebagai "musuh utama dan musuh pokok yang tidak berubah" bagi Korea Utara, serta menambahkan bahwa kedua negara harus diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dan saling bermusuhan.

Amerika Serikat menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan sebagai bagian dari aliansinya dengan Seoul.

Seberapa besar kemungkinan invasi

Selama berpuluh tahun, para pejabat Barat dan Korea Selatan serta para ahli militer menggunakan simulasi perang, latihan militer, dan penilaian intelijen untuk mengkaji kemungkinan invasi serta bagaimana invasi mungkin berlangsung.

Pada 2023, Komunitas Intelijen Amerika Serikat, sebuah kelompok lembaga dan organisasi intelijen federal, merilis laporan yang menyatakan bahwa Korea Utara amat mungkin menggunakan persenjataan nuklir dan rudal balistiknya untuk meraih pengaruh regional dan sebagai alat penangkal ketimbang melancarkan serangan skala penuh.

Markus Garlauskas, mantan pejabat Intelijen Nasional Amerika Serikat untuk Korea Utara yang kini bekerja di lembaga kajian Atlantic Council yang berbasis di Washington, mengatakan bahwa jika Pyongyang menyerang Seoul, kemungkinan besar serangan itu dilakukan dalam skala "terbatas" menggunakan rudal, dengan dukungan ancaman eskalasi nuklir.

Korea Utara adalah satu-satunya negara selain China di Asia Timur yang memiliki senjata nuklir. Secara total, sembilan negara di dunia secara luas diyakini punya senjata nuklir.

Mengapa invasi tergolong sulit

Kalaupun Korea Utara mencoba melakukan invasi, para ahli mengatakan ada berbagai tantangan. Selain senjata nuklirnya, Korea Utara memiliki militer yang jauh lebih besar dibandingkan Korea Selatan. Korea Utara diperkirakan punya 1,2 juta tentara dibandingkan Korea Selatan yang punya 450.000 tentara. Korea Utara juga memiliki lebih banyak tank dan artileri, serta persediaan rudal yang lebih besar.

Meski demikian, Fyodor Tertitskiy, dosen Divisi Studi Internasional di Korea University, Seoul, mengingatkan agar keunggulan Seoul di udara tidak diremehkan. "Saya akan berhati-hati untuk tidak meremehkan keunggulan Korea Selatan dalam kekuatan udara," kata Tertitskiy.

Korea Selatan secara luas dianggap memiliki militer paling maju kelima di dunia, dengan anggaran pertahanan sekitar US$43 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar daripada perekonomian Korea Utara, apalagi anggaran pertahanannya yang mencapai sekitar US$1,6 miliar.

Menurut Tertitskiy, Korea Utara juga memiliki struktur militer yang kaku dan sangat tersentralisasi. Struktur ini dirancang untuk mencegah kudeta terhadap Pemimpin Tertinggi, bukan untuk menciptakan efisiensi. Untuk tujuan tersebut, banyak keputusan di dalam unit Tentara Rakyat Korea (KPA) memerlukan persetujuan dari pejabat politik atau keamanan, yang menurut Tertitskiy mengurangi kemampuan para komandan untuk bertindak secara mandiri dan cepat dalam situasi medan perang.

Ada pula persoalan peralatan militer Korea Utara yang sudah menua. Pada 2018, Korea Selatan memperkirakan Korea Utara memiliki sekitar 810 pesawat tempur, tetapi banyak di antaranya merupakan model era Soviet. Bahkan jet tempur paling modern milik negara itu, MiG-29, diperoleh beberapa dekade lalu, kata Korea Selatan.

Namun para analis mengatakan Korea Utara mungkin memperoleh manfaat dari pengiriman pasukannya untuk bertempur bersama pasukan Rusia dalam perang di Ukraina. Meski banyak dari sekitar 16.000 tentara Korea Utara yang bergabung dalam perang tersebut diyakini terluka atau tewas, para analis menilai mereka yang selamat kemungkinan akan kembali dengan pengalaman berharga, termasuk dalam penggunaan drone yang menjadi aspek penting dalam peperangan modern.

Kerentanan Korea Selatan

Terlepas dari sejumlah keunggulan militernya, Korea Selatan punya kelemahan. Para ahli mengatakan geografi negara itu membuatnya rentan terhadap serangan dari Korea Utara.

Ibu kota Seoul hanya berjarak 38-50 km sebelah selatan DMZ. Kawasan metropolitan Seoul juga lebih luas, mencakup Kota Metropolitan Incheon dan Provinsi Gyeonggi, serta dihuni lebih dari separuh populasi negara tersebut. Kedekatan dengan perbatasan ini, ditambah kemampuan artileri, roket, rudal, dan drone Korea Utara, membuat ibu kota Korea Selatan "rentan dan sangat sulit dievakuasi", kata Tertitskiy.

Dia juga mencatat bahwa Korea Selatan menghadapi tekanan demografis jangka panjang. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia sehingga jumlah calon personel militer yang bisa direkrut tidak banyak. Menurut data Kementerian Pertahanan Korea Selatan, jumlah personel militer aktif turun dari sekitar 563.000 orang pada 2019 menjadi sekitar 450.000 orang pada 2025.

Apa yang dipertaruhkan

Para ahli mengatakan bahwa meskipun peluang terjadinya konflik besar antara Korea Utara dan Korea Selatan rendah, konsekuensinya akan sangat serius jika itu benar-benar terjadi.

Bruce Klingner, mantan analis CIA dan Defense Intelligence Agency yang kini bekerja di lembaga kajian The Maureen and Mike Mansfield Foundation yang berbasis di Washington, mengatakan serangan Korea Utara kemungkinan akan memicu "respons militer multinasional" yang melibatkan pasukan Amerika Serikat. Hal ini dapat menyeret China dan Rusia, yang memiliki perjanjian militer tersendiri dengan Pyongyang.

Tertitskiy mengatakan konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan akan membawa "kemungkinan nyata terjadinya bukan hanya perang nuklir tetapi juga perang termonuklir". Senjata termonuklir, yang sering disebut bom hidrogen, menggunakan fusi nuklir sekaligus fisi nuklir sehingga berpotensi jauh lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Jepang pada 1945.

Bahkan tanpa senjata nuklir, invasi Korea Utara dapat menyebabkan kehancuran yang sangat besar, kata Klingner. "Korea Utara memiliki jumlah besar pasukan artileri yang ditempatkan dekat DMZ dan dapat menembaki Seoul tanpa harus bergerak maju," katanya. "Pyongyang juga memiliki ratusan atau ribuan rudal, beberapa di antaranya dapat menghindari sistem pertahanan rudal sekutu."

Sebagian pihak mengkritik premis Modern Warfare 4, namun Tertitskiy bukan salah satunya. Dia tinggal di Seoul dan, sebagai warga negara yang dinaturalisasi, akan dipanggil untuk bertempur jika perang terjadi. "Bagaimanapun bentuknya, ini akan membuat banyak orang memikirkan semenanjung kami," katanya.

Sumber: BBC Indonesia

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy